Senin, 19 Juni 2017

Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan kebijakan sekolah lima hari

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Presiden Joko Widodo merespons baik adanya protes terhadap kebijakan sekolah lima hari yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Sebab, kata Kiai Ma'ruf, terbitnya kebijakan tersebut mendapatkan reaksi yang luas dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerhati pendidikan.

"Karena itu Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu, dan juga akan meningkatkan regulasinya, dari semula Permen akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres)," ujar Kiai Ma'ruf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (19/6).

Rai 'Aam PBNU ini menyebutkan, penyusunan Perpres tidak hanya akan melibatkan jajaran menteri Kabinet Kerja, tapi juga mendengar masukan MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.

"Aturan (Perpres) itu juga akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah (Madin), tidak hanya dilindungi tapi juga dikuatkan," ujar Kiai Ma'ruf yang saat itu didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Pihaknya berharap penguatan Madin mampu menangkal berkembangnya paham radikalisme. Di sisi lain, Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi juga mengganti istilah, bukan lima hari sekolah.

"Mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah, tetapi mungkin pendidikan penguatan karakter. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Perpresnya akan bisa dihasilkan," tambah dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Jumat, 09 Juni 2017

Kepastian penerapan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa kepastian penerapan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Pasalnya, draf rancangan Permendikbud terkait kebijakan tersebut sudah selesai disusun dan tinggal ditandatangani Mendikbud.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan, Permendikbud tersebut ditargetkan berlaku untuk tahun ajaran baru 2017/2018 yang akan dimulai Juli depan. Menurut dia, kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“Peraturannya pasti terbit dalam waktu dekat,” ujar Hamid di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.

Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sebetulnya sudah dipersiapkan sejak tahun lalu. Hamid menjelaskan, Muhadjir ingin siswa SD hingga SMA sederajat memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan keluarga. Kendati demikian, waktu jam belajar siswa tetap tidak boleh kurang dari delapan jam sehari.

“Sekolah jadi Senin hingga Jumat. Libur dua hari dalam sepekan untuk bersama keluarga,” ucap Hamid.

Ia menyatakan, kebijakan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta di Tanah Air. Kendati demikian, pemerintah akan memprioritaskan beberapa daerah sebagai contoh dari penerapan kebijakan tersebut. Pasalnya, sekolah lima hari dalam sepekan tak mudah diterapkan di semua daerah.

“Ada 220.000 sekolah dengan 50 juta siswa yang harus berubah, tentu secara bertahap. Beberapa daerah akan diprioritaskan untuk menerapkan kebijakan tersebut,” ujar dia.  

Program PPK

Implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) memang masuk dalam program prioritas Kemendikbud 2017. Muhadjir menyatakan, PPK menjadi fondasi untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, PPK menjadi motor utama kebijakan pemerintah dalam upaya membangun ekosistem dan kualitas pendidikan nasional lebih baik.

“PPK merupakan program revolusi mental untuk memastikan agar anak didik memperoleh muatan penguatan karakter dengan proporsi yang semestinya. Untuk tingkat pendidikan dasar proporsinya adalah 70% dibanding pengetahuan sebesar 30%. Maka pilihan yang diambil adalah memperpanjang kebersamaan guru dan murid di sekolah maupun media belajar lainnya untuk melakukan segala aktivitas positif yang dirancang untuk membangun nilai-nilai integritas, relijius, gotong royong, nasionalis dan mandiri,” ujar Mendikbud.

Ia menegaskan, penguatan peran dan fungsi guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, serta penyelarasan dengan ekosistem sekolah sangat penting untuk penerapan sekolah lima hari dalam sepekan. Menurut dia, belajar 8 jam sehari akan diisi tiga kegiatan inti, yakni intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler.

“Hal ini akan menjadi praktik penerapan di sekolah percontohan PPK tersebut. Ditargetkan sampai dengan 2020 seluruh sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter,” kata Mendikbud.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata menambahkan, kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan juga akan mendorong siswa untuk lebih produktif. Peran orang tua menjadi sangat penting untuk mendukung program ini.

“Sabtu-Minggu kan libur, silakan berkumpul dengan keluarga,” ujar Sumarna.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.

Jumat, 30 Desember 2016

Kemdikbud akan Terapkan Pendidikan Karakter di 9.830 Sekolah

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter (PPK) atau full day school di 9.830 sekolah se-Indonesia pada 2017.

"Target implementasi  2017 sebanyak 9.830 sekolah di 34 provinsi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12).

Ia mengatakan, target implementasi tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebanyak 542 sekolah di 34 provinsi. Kemudian, Kemdikbud juga akan mengimplementasikan PPK pada 2018 di 3.252 sekolah di 34 provinsi. 

Mendikbud menargetkan pada 2020, seluruh sekolah se-Indonesia sudah mengimplementasikan PPK. Muhadjir mengatakan, PPK akan menguatkan lima nilai utama karakter pelajar, yakni, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

Kemudian, ia melanjutkan, PPK akan diberikan melaluui tiga kegiatan inti sekolah, yakni, intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler. Ia menjelaskan, jangka waktu sekolah selama delapan jam, tidak akan membuat anak duduk seharian di kelas. Masing-masing sekolah harus berkreatifitas mengembangkan potensi dan karakter murid-muridnya.

"Jadi nanti setelah selesai belajar, anak bisa diajak ke museum, tempat kebudayaan, alam," jelasnya.

Berita ini bersumber dari REPUBLIKA.CO.ID.

Minggu, 23 Oktober 2016

Mendikbud dalam waktu dekat bakal menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Prof Dr Muhajir Effendy Msi, kembali melempar wacana sistem pendidikan di sela menyampaikan materi seminar di Hotel Ollino Garden, Kota Malang, Sabtu (22/10).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dalam waktu dekat bakal menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penyebutan istilah PPK digunakan, karena lebih representatif dibandingkan full day school.

Pada prinsipnya, program itu hampir sama dengan wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Muhadjir menegaskan, pelaksanaan PPK ini nantinya mengharuskan siswa berada dalam pengawasan sekolah mulai pagi hingga sore.

Kendati demikian, ia ingin mengubah pandangan ‘mengerikan’ tentang hal itu. “Nantinya tidak hanya di kelas. Bisa di luar kelas, bahkan di luar sekolah untuk proses belajar mengajarnya,” ungkapnya.

Alumnus Universitas Negeri Malang itu menambahkan, materi yang paling penting ditujukan pada siswa adalah pendidikan karakter. Untuk siswa SD, rasio materi itu mencapai 70 persen, sedangkan SMP 60 persen.

“Maka dari itu nanti dibutuhkan juga lulusan PLS (pendidikan luar sekolah) untuk dilibatkan. Saya ingin menghapus dikotomi antara pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Yang terpenting ada pendidikan karakter. Bisa belajar di museum, taman budaya, atau bahkan di suatu lapangan,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Malang Voice

Rabu, 19 Oktober 2016

Balikpapan merupakan salah satu dari banyak kota yang bakal dijadikan percontohan pelaksanaan full day school.

Sahabat pembaca Info PPK (Program Penguatan Pendidikan Karakter), sudah tahukah anda bahwa kebijakan full day school akan diterapkan secara bertahap, dengan model percontohan.

Balikpapan merupakan salah satu dari banyak kota yang bakal dijadikan percontohan pelaksanaan full day school. 

Kendati demikian, belum pasti kapan wacana itu akan diterapkan.

Sebab, sampai saat ini masih belum ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

"Kemendikbud menunjuk 500 sekolah untuk uji coba. Salah satunya Balikpapan," kata Muhaimin, kepala Dinas Pendidikan Balikpapan. 

Ia mengatakan, saat ini Kemendikbud tengah dalam proses penyusunan petunjuk teknis (juknis), serta konsep dasar full day school. 

Dan bila surat edaran telah turun, akan siap melaksanakan sesuai imbauan yang diminta. Dengan mempertimbangkan sekolah yang mampu melaksanakan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Serta tenaga pengajar yang telah mampu.

"Kami siap melaksanakan bertahap. Kami survei mana sekolah yang bisa melaksanakan uji coba. Lalu menunggu keputusan wali kota. Baru dilaksanakan uji coba," tambahnya.

Ia mendukung wacana pelaksanaan full day school. Sebab, bisa menjadi media untuk memantau perkembangan dan kegiatan siswa. 

"Anak bisa termonitor di sekolah hingga sore hari karena orangtuanya rata-rata pulang kerjanya sore," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 11 Oktober 2016

Kemendikbud tengah mempersiapkan kebijakan terkait larangan sekolah memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa.

Sahabat pembaca Info PPK, sudah tahukah anda bahwa Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Kemendikbud Wowon Widaryat mengungkapkan, Kemendikbud tengah mempersiapkan kebijakan terkait larangan sekolah memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa. 

Apalagi, menurutnya program tersebut sangat berkaitan dengan penerapan Full Day School (FDS). 

”Kebijakan itu sedang kita kaji, kita akan lihat bagaimana hasil penerapan Pemerintah Daerah(Pemda) Purwakarta,” ujar Wowon Widaryat seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group) hari ini.

Wowon mengatakan, siswa sudah tidak perlu lagi diberikan PR. Pasalnya, pada program penguatan karakter siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler (ekskul) pada program FDS. 

Ia menambahkan, penguatan karakter, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga, seni hingga kebudayaan. 

”Untuk FDS, siswa tidak seharian di sekolah. Misalkan saja ekskul olahraga, siswa bisa menggunakan sarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), ekskul budaya bisa di museum," jelasnya. 

Terkait pelaksanaan FDS, masih ujar Wowon Kemendikbud tengah melakukan pendataan dan evaluasi, baik itu soal kesiapan SDM guru hingga sarana dan prasarana (Sarpras). 

Saat ini, diungkapkan Wowon sedikitnya ada 500 sekolah yang terdiri dari 250 SD dan 250 SMP menjadi piloting penerapan FDS. ”Tahun depan jumlah itu akan kami tingkatkan. Kendala selama ini hanya pada soal pemahaman masyarakat saja,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Jumat, 07 Oktober 2016

Mendikbud Tinjau Sekolah Rujukan di Jayapura

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan di sekolah rujukan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SDN Inpres Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat (7/10/2016).

"Karakter itu penting, jika karakternya kuat, fondasinya kuat, maka di atasnya dibangun apapun akan baik," katanya.

Menurut Mendikbud, terkait dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter, merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis sekolah, dengan pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, komite sekolah dan peran serta aktif orang tua siswa.

"PPK lebih memperhatikan harmoni olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah raga (kinestetik) dan olah pikir (literasi baca, tulis, hitung)," ujarnya.

Dia menjelaskan harmonisasi tersebut diimplementasikan dalam keterpaduan intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan non-kurikuler untuk mewujudkan karakter baik siswa.

"Nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta dapat juga disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing," katanya lagi.

Dia menambahkan hanya dengan karakter yang kuat, jati diri bangsa menjadi kokoh dan menumbuhkan daya saing bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21.

"Program ini harapannya dapat memberikan penguatan karakter siswa dalam mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah dengan kolaborasi sumber-sumber belajar di luar sekolah," ujarnya lagi.

Sekadar diketahui, kunjungan ini merupakan wujud penegasan bahwa pelaksanaan PPK didukung dan dilaksanakan dengan sebaran dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua yang berjumlah 42 sekolah di 22 provinsi, menyusul pada bulan November sebanyak 500 sekolah di 34 provinsi.

Selain SDN Inpres Kampung Harapan, terdapat sekolah rujukan lain tingkat SMP yakni SMPN Arso Kabupaten Keerom, Papua dan SMPN 19 Manokwari, Papua Barat.

Implementasi PPK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, budaya, serta keberagaman penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, termasuk sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Berita ini bersumber dari Okezone.