Jumat, 30 Desember 2016

Kemdikbud akan Terapkan Pendidikan Karakter di 9.830 Sekolah

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter (PPK) atau full day school di 9.830 sekolah se-Indonesia pada 2017.

"Target implementasi  2017 sebanyak 9.830 sekolah di 34 provinsi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12).

Ia mengatakan, target implementasi tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebanyak 542 sekolah di 34 provinsi. Kemudian, Kemdikbud juga akan mengimplementasikan PPK pada 2018 di 3.252 sekolah di 34 provinsi. 

Mendikbud menargetkan pada 2020, seluruh sekolah se-Indonesia sudah mengimplementasikan PPK. Muhadjir mengatakan, PPK akan menguatkan lima nilai utama karakter pelajar, yakni, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

Kemudian, ia melanjutkan, PPK akan diberikan melaluui tiga kegiatan inti sekolah, yakni, intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler. Ia menjelaskan, jangka waktu sekolah selama delapan jam, tidak akan membuat anak duduk seharian di kelas. Masing-masing sekolah harus berkreatifitas mengembangkan potensi dan karakter murid-muridnya.

"Jadi nanti setelah selesai belajar, anak bisa diajak ke museum, tempat kebudayaan, alam," jelasnya.

Berita ini bersumber dari REPUBLIKA.CO.ID.

Minggu, 23 Oktober 2016

Mendikbud dalam waktu dekat bakal menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Prof Dr Muhajir Effendy Msi, kembali melempar wacana sistem pendidikan di sela menyampaikan materi seminar di Hotel Ollino Garden, Kota Malang, Sabtu (22/10).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dalam waktu dekat bakal menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penyebutan istilah PPK digunakan, karena lebih representatif dibandingkan full day school.

Pada prinsipnya, program itu hampir sama dengan wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Muhadjir menegaskan, pelaksanaan PPK ini nantinya mengharuskan siswa berada dalam pengawasan sekolah mulai pagi hingga sore.

Kendati demikian, ia ingin mengubah pandangan ‘mengerikan’ tentang hal itu. “Nantinya tidak hanya di kelas. Bisa di luar kelas, bahkan di luar sekolah untuk proses belajar mengajarnya,” ungkapnya.

Alumnus Universitas Negeri Malang itu menambahkan, materi yang paling penting ditujukan pada siswa adalah pendidikan karakter. Untuk siswa SD, rasio materi itu mencapai 70 persen, sedangkan SMP 60 persen.

“Maka dari itu nanti dibutuhkan juga lulusan PLS (pendidikan luar sekolah) untuk dilibatkan. Saya ingin menghapus dikotomi antara pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Yang terpenting ada pendidikan karakter. Bisa belajar di museum, taman budaya, atau bahkan di suatu lapangan,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Malang Voice

Rabu, 19 Oktober 2016

Balikpapan merupakan salah satu dari banyak kota yang bakal dijadikan percontohan pelaksanaan full day school.

Sahabat pembaca Info PPK (Program Penguatan Pendidikan Karakter), sudah tahukah anda bahwa kebijakan full day school akan diterapkan secara bertahap, dengan model percontohan.

Balikpapan merupakan salah satu dari banyak kota yang bakal dijadikan percontohan pelaksanaan full day school. 

Kendati demikian, belum pasti kapan wacana itu akan diterapkan.

Sebab, sampai saat ini masih belum ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

"Kemendikbud menunjuk 500 sekolah untuk uji coba. Salah satunya Balikpapan," kata Muhaimin, kepala Dinas Pendidikan Balikpapan. 

Ia mengatakan, saat ini Kemendikbud tengah dalam proses penyusunan petunjuk teknis (juknis), serta konsep dasar full day school. 

Dan bila surat edaran telah turun, akan siap melaksanakan sesuai imbauan yang diminta. Dengan mempertimbangkan sekolah yang mampu melaksanakan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Serta tenaga pengajar yang telah mampu.

"Kami siap melaksanakan bertahap. Kami survei mana sekolah yang bisa melaksanakan uji coba. Lalu menunggu keputusan wali kota. Baru dilaksanakan uji coba," tambahnya.

Ia mendukung wacana pelaksanaan full day school. Sebab, bisa menjadi media untuk memantau perkembangan dan kegiatan siswa. 

"Anak bisa termonitor di sekolah hingga sore hari karena orangtuanya rata-rata pulang kerjanya sore," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 11 Oktober 2016

Kemendikbud tengah mempersiapkan kebijakan terkait larangan sekolah memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa.

Sahabat pembaca Info PPK, sudah tahukah anda bahwa Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Kemendikbud Wowon Widaryat mengungkapkan, Kemendikbud tengah mempersiapkan kebijakan terkait larangan sekolah memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa. 

Apalagi, menurutnya program tersebut sangat berkaitan dengan penerapan Full Day School (FDS). 

”Kebijakan itu sedang kita kaji, kita akan lihat bagaimana hasil penerapan Pemerintah Daerah(Pemda) Purwakarta,” ujar Wowon Widaryat seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group) hari ini.

Wowon mengatakan, siswa sudah tidak perlu lagi diberikan PR. Pasalnya, pada program penguatan karakter siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler (ekskul) pada program FDS. 

Ia menambahkan, penguatan karakter, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga, seni hingga kebudayaan. 

”Untuk FDS, siswa tidak seharian di sekolah. Misalkan saja ekskul olahraga, siswa bisa menggunakan sarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), ekskul budaya bisa di museum," jelasnya. 

Terkait pelaksanaan FDS, masih ujar Wowon Kemendikbud tengah melakukan pendataan dan evaluasi, baik itu soal kesiapan SDM guru hingga sarana dan prasarana (Sarpras). 

Saat ini, diungkapkan Wowon sedikitnya ada 500 sekolah yang terdiri dari 250 SD dan 250 SMP menjadi piloting penerapan FDS. ”Tahun depan jumlah itu akan kami tingkatkan. Kendala selama ini hanya pada soal pemahaman masyarakat saja,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Jumat, 07 Oktober 2016

Mendikbud Tinjau Sekolah Rujukan di Jayapura

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan di sekolah rujukan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SDN Inpres Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat (7/10/2016).

"Karakter itu penting, jika karakternya kuat, fondasinya kuat, maka di atasnya dibangun apapun akan baik," katanya.

Menurut Mendikbud, terkait dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter, merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis sekolah, dengan pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, komite sekolah dan peran serta aktif orang tua siswa.

"PPK lebih memperhatikan harmoni olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah raga (kinestetik) dan olah pikir (literasi baca, tulis, hitung)," ujarnya.

Dia menjelaskan harmonisasi tersebut diimplementasikan dalam keterpaduan intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan non-kurikuler untuk mewujudkan karakter baik siswa.

"Nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta dapat juga disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing," katanya lagi.

Dia menambahkan hanya dengan karakter yang kuat, jati diri bangsa menjadi kokoh dan menumbuhkan daya saing bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21.

"Program ini harapannya dapat memberikan penguatan karakter siswa dalam mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah dengan kolaborasi sumber-sumber belajar di luar sekolah," ujarnya lagi.

Sekadar diketahui, kunjungan ini merupakan wujud penegasan bahwa pelaksanaan PPK didukung dan dilaksanakan dengan sebaran dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua yang berjumlah 42 sekolah di 22 provinsi, menyusul pada bulan November sebanyak 500 sekolah di 34 provinsi.

Selain SDN Inpres Kampung Harapan, terdapat sekolah rujukan lain tingkat SMP yakni SMPN Arso Kabupaten Keerom, Papua dan SMPN 19 Manokwari, Papua Barat.

Implementasi PPK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, budaya, serta keberagaman penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, termasuk sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Berita ini bersumber dari Okezone.

Selasa, 04 Oktober 2016

Mendikbud: Tahun 2020 Semua Sekolah Sudah Terapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy tetap akan menjalankan program penambahan jam sekolah. Bahkan saat ini pihaknya telah menyiapkan peta jalan hingga 2020.

Dijelaskan Muhajdir, penambahan jam sekolah untuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Siswa akan diarahkan untuk belajar kearifan lokal guna penguatan karakter. Pasalnya, penyelenggaran PPK ini tidak hanya di sekolah tetapi di luar lingkungan sekolah dengan memanfaatkan semua kearifan lokal dan sekolah tetap sebagai penanggung jawab.

"PPK ini bisa di sekolah atau luar sekolah yang akan dijalankan dengan ramah, menyenangkan, antikekerasan. Struktur programnya sudah ada. Peta jalan PPK konsepnya sudah selesai. Sekolah uji coba telah ditetapkan ada 50 dan di luar itu ada sekolah yang sukarela menjadi tempat uji coba. Nanti 2017 akan bertambah dan akhir 2020 semua sekolah sudah melaksanakan PPK," kata Muhadjir pada Raker DPD Komite III dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, di Gedung DPD, Senin (3/10).

Peta jalan PPK tersebut dimulai dari pematangan konsep yang akan dilakukan pada Oktober hingga Desember 2016 dengan uji coba tahap satu dan dua. Berdasarkan peta jalan, tahap satu akan ada 42 sekolah yang menerapkan PPK. Sedangkan tahap dua 500 sekolah.

Sementara itu untuk 2017, Muhajdir menyebutkan, akan ada implemntasi mandiri dan bertahap. Ia menargetkan pada 2017, ada 1.626 sekolah SD dan SMP yang menerapkan PPK. Sedangkan 2018 ditargetkan 3.252 sekolah dari 34 provinsi. Sedangkan untuk 2019 dan 2020, pihaknya hanya akan melakukan pengembangan PPK mandiri hingga 2020 PPK diimpementasikan di seluruh sekolah.

Muhajdir mengatakan, ada beberapa kabupaten yang telah siap menjalankan PPK. Seperti Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu yang siap menjalankan PPK. Selain itu, ada Provinsi Aceh yang telah siap.

Untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), Muhajdir mengatakan, akan ada paket khusus. Tidak menutupi kemungkinan PPK ini akan diperkuat dengan pembentukan boarding school atau sekolah berasrama. Dalam hal ini anak didik di asrama salama lima hari. Pada Sabtu, orangtua dapat menjenguk anak. Mereka dapat berkumpul karena telah ditetapkan sebagai hari libur sebagai kompensasi penambahan jam sekolah.

Untuk menyukseskan program tersebut, Muhajdir menuturkan, pihaknya mengubah peran dari kepala sekolah, komite sekolah dan perilaku guru.

Berita ini bersumber dari BERITASATU.COM.

Program Penguatan Pendidikan Karakter Segera Diuji Coba

Sahabat pembaca Info Program Penguatan Pendidikan Karakter, sudah tahukah anda bahwa Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan segera diuji coba akhir tahun 2016 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sekolah ujicoba sudah ditetapkan, kajian akademik dan pedoman sudah selesai, sedangkan petunjuk pelaksanaan sedang dalam penyempurnaan.

"Sekolah uji coba sudah kita tetapkan. Sekitar 50 sekolah yang nanti akan kita uji coba di luar sekolah yang dengan suka rela menawarkan diri dan juga provinsi, kabupaten yang ingin menjadi tempat uji coba,"kata Muhadjir dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD Jakarta, Senin (3/10/2016).

Jumlah sekolah uji coba akan ditambah tiap tahunnya. Tahun 2017 ditetapkan 1.626 sekolah uji coba, sedangkan tahun 2018 sebanyak 3.252 sekolah.

Mendikbud menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan porsi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 70% dari kurikulum inti, sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 60%. "Itu menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter pada level pendidikan dasar," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Ia juga menegaskan tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan. "Maka upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K13 yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kokurikuler. Itulah yang kemudian disebut Program Penguatan Pendidikan Karakter," tambah Muhadjir.

Dalam kesempatan raker tersebut, anggota DPD dari Provinsi Bali I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra mendukung implementasi PPK di provinsinya. "Kami di Bali sangat mendukung program ini, seni dan budaya di Bali sangat mungkin diintegrasikan dengan program ini," kata Arya Wedakarna.

Anggota Komite III yang lain berharap pemerintah menelaah lebih dalam, implementasi program PPK di daerah terpencil dan kepulauan yang sarana, prasarana, dan jumlah gurunya masih terbatas. "Untuk daerah kepulauan seperti daerah kami, Program PPK ini harus dikaji matang-matang. Banyak keterbatasan di sekolah-sekolah yang terpencil ini yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah," ujar anggota DPD dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta.

Berita ini bersumber dari Kemdikbud.